*Bahas Peran Serta MPU terhadap Kebijakan Pemko
Banda Aceh – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh menerima Kunjungan Kerja Komisi B DPRD Kabupaten Langkat ke Kantor MPU Kota Banda Aceh pada Senin lalu.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh Prof. DR. Tgk. H. Damanhuri Basyir, M.Ag, Rabu (09/11/2022) di kantornya. Yang juga menerima langsung Kedatangan rombongan tersebut.
Tgk. Damanhuri mengatakan kunjungan tersebut dalam rangka membicarakan hal yang terkait dengan peran dan fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) terhadap kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
“Kita menerima kunjungan dari Komisi B DPRD Langkat dan berdiskusi untuk membicarakan hal yang terkait dengan peran dan fungsi MPU Kota Banda Aceh,” kata Tgk. Damanhuri.
Tgk. Damanhuri juga menjelaskan, MPU bekerja sesuai dengan Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 dengan tugas dan kewenangan antara lain memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat islam, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah berdasarkan syariat Islam.
Wakil Ketua II Abu Syibral juga menjelaskan misi MPU adalah mensejahterakan masyarakat dalam bingkai syariah dan kami bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah dalam penegakan syariat islam dimana salah satu bentuk program pemerintah adalah membasmi praktek rentenir dan sudah berhasil dilakukan.
Sementara itu, Pimpinan Rombongan Komisi B DPRD Langkat, Wista mengatakan pihaknya juga bermitra dengan MUI.
“Kami dari DPRD Kab. Langkat Bidang Kesejahteraan masyarakat, kami juga bermitra dengan MUI, tujuan kedatangan kami adalah untuk bersilaturrahmi dan ingin mengetahui tentang peran serta MPU terhadap pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Wista juga sangat mengapresiasi tugas fungsi MPU dan posisi di pemerintahan sangat vital, pola qanunnya sangat baik dan perlu komitmen DPRK dalam memperkuat kinerja MPU.(Rid/Hz)