Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPPKP) terus berupaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Walikota Banda Aceh Zainal Arifin ketika meninjau tambak udang tradisional kelompok masyarakat Deah Baro Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh pada Kamis, (11/11/2021) kemarin.
Selama pandemi kata Zainal, banyak sektor yang berdampak seperti hotel, wisata dan usaha kuliner. Untuk itu, Pemerintah Kota Banda Aceh telah memberi ‘sentuhan’ terhadap usaha kelompok masyarakat seperti budidaya udang di Gampong Deah Baro ini.
Dalam kesempatan itu, Zainal mengatakan bahwa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan tidur yang selama ini terbengkalai. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh yaitu mendukung petani tambak dalam memanfaatkan tambak tradisional, memasang rumpon di wilayah perairan pesisir serta pembuatan keramba jaring apung.
Sementara itu, Kepala Bidang perikanan DPPKP, Logi Lisandra, menjelaskan efektivitas penggunaan turbo project aerator terhadap tambak udang tradisional bersama dengan kincir air akan memberikan aerasi yang lebih baik bagi tambak udang.
“Dengan demikian, distribusi oksigen diharapkan sampai pada tingkat optimal sehingga aerasi menjadi sangat baik dan panen akan melimpah,” jelasnya.
Penyuluh perikanan Kementerian Kelautan dan perikanan Indonesia, Nawawi, yang senantiasa mendampingi kelompok masyarakat ini juga berharap agar pemberdayaan kelompok petani tambak menjadi suatu kegiatan yang berkelanjutan.
Ia menyampaikan bahwa keberhasilan budidaya udang sangat ditentukan oleh kesabaran dan ketelatenan para anggota kelompok dalam mengelola tambak.
Selain itu, keberlangsungan budidaya udang sebagai sumber penghasilan anggota kelompok masyarakat tentu akan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat pesisir Kota Banda Aceh.
“Dengan demikian, sumber mata pencaharian masyarakat tetap tersedia sekaligus mendapat bantuan dan dukungan penuh dari pemerintah Kota Banda Aceh,” tutup Nawawi.(Ah/Hz)