Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal memimpin rapat penanganan dampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang dihadiri Sekretaris Daerah, para asisten dan kepala OPD di Ruang Rapat Wali Kota, Balai Kota Banda Aceh, Jumat (16/10/2026).
Rapat tersebut digelar menyusul meningkatnya indikator kualitas udara di Kota Banda Aceh yang terpantau naik signifikan dari angka 63 menjadi 131 dan mengarah ke kategori tidak sehat pada pukul 16.00 WIB.
Wali Kota Illiza menginstruksikan seluruh jajaran untuk melakukan langkah antisipasi secara cepat dan terkoordinasi, serta melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat.
“Saya minta sosialisasi dilakukan secara masif agar masyarakat peduli, seperti memakai masker dan mengurangi aktivitas yang kurang penting. Kita harus waspada terutama kepada kelompok rentan,” ujar Illiza.
Illiza mengatakan Pemko Banda Aceh akan segera membentuk tim khusus dalam menyikapi dampak karhutla ini serta mempersiapkan langkah-langkah tugas masing-masing OPD. Ia juga menekankan pentingnya pemantauan kualitas udara secara terus-menerus.
“Kita pantau terus, jangan sampai berisiko. Harapannya dampak dari karhutla tidak terus menyebar dan menebal,” katanya.
Lebih lanjut, Wali Kota Illiza menyebutkan pihaknya tengah menyiapkan opsi kebijakan _work from home_ (WFH) bagi ASN dan pembelajaran daring bagi sekolah apabila kondisi terus memburuk, termasuk pembatasan jam operasional kafe dan warung kopi yang buka 24 jam.
Dalam rapat tersebut juga dibahas kesiapan sektor kesehatan di bawah Dinas Kesehatan. Seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dipastikan siaga 24 jam, membuka piket malam Instalasi Gawat Darurat (IGD) di setiap Puskesmas dan memastikan ketersediaan alat bantuan pernapasan. Hal ini sebagai langkah tanggap darurat dalam melayani masyarakat, terutama anak-anak yang rentan terhadap riwayat penyakit tertentu.
Sementara RSUD Meuraxa menyatakan kesiapan penambahan stok oksigen, kesiapan ruangan untuk kondisi darurat, serta pemesanan obat-obatan antivirus dan antibiotik dan koordinasi tenaga medis untuk siaga.
Pemko Banda Aceh juga membentuk langkah antisipasi lintas sektor untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan bila tidak terlalu penting, khususnya bagi warga yang memiliki riwayat penyakit tertentu.
Rapat juga membahas pengusulan pembelajaran daring bagi siswa PAUD, TK, SD, SMP di wilayah Kota Banda Aceh sebagai bentuk perlindungan anak, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit pernapasan.
Tidak sampai di situ, Pemko Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam telah berkoordinasi dengan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dan para dai serta daiyah terkait penyebarluasan informasi siaga bencana karhutla.
Dalam rapat tersebut turut dibahas kebutuhan pembentukan posko siaga di Balai Kota dengan menyiagakan mobil ambulans dan mobil Puskesmas keliling untuk memastikan setiap OPD mengetahui perannya masing-masing dalam penanganan karhutla. (Hus)