Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh menggelar Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Banda Aceh yang digelar di Aula Bappeda setempat, Kamis (24/9/2020).
Kegiatan Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Kota Banda Aceh, Weri, SE, MA ini sangat penting dilakukan agar secara bersama-sama membahas pelaksanaan berbagai program/kegiatan pembangunan, khususnya masalah yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh.
Rakor ini melibatkan seluruh anggota Tim TKPK dari 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani kemiskinan yaitu; Baitul Mal, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disdikbud, BPKK, DPMG, DP3A2KB, Diskopukmdag, Disnaker, Dinas Perkim, DP2KP dan juga beberapa bagian di Sekretariat Kota Banda Aceh.
Kepala Bappeda Kota Banda Aceh, Weri, SE, MA melalui Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Parmakope, SE, MM mengatakan bahwa agenda rapat hari ini untuk mengevaluasi program dan kegiatan dalam capaian realisasi fisik dan keuangan di masing-masing klaster kemiskinan dalam program penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan.
“Dalam kegiatan ini kami dapat mengetahui sampai dengan Agustus 2020, berapa persen yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing OPD, kendala apa yang dihadapi di lapangan dan apakah ada hubungannya dengan pandemi Covid-19 saat ini. Misalnya sebelum Covid-19 masyarakat berstatus rentan miskin, saat Covid-19 menjadi miskin, dan ke depan bagaimana, itulah yang kita rapatkan hari ini,” kata Kope saat di konfirmasi pada Sabtu, (26/9/2020).
Lanjutnya, ada empat klaster yang dibahas dengan kriterianya masing-masing. Kriteria klaster tersebut diberikan oleh TNP2K Pusat, dan kemudian Tim TKPK bertugas mengecek langsung ke lapangan benar atau tidaknya masyarakat tersebut masuk dalam daftar masyarakat miskin.
“Contoh, ada penduduk saat didata sebelumnya miskin, tapi saat ini sudah mendapatkan pekerjaan, atau mendapatkan warisan, kan tidak miskin lagi, tapi masyarakat komplain karena masih termasuk dalam daftar, itu akan kita verifikasi ulang,” jelasnya.
Kope berharap dengan adanya rapat koordinasi ini dapat memacu realisasi fisik dan keuangan, hambatan di lapangan dapat diselesaikan dengan cepat sehingga apabila ada masyarakat yang memang layak dibantu bisa segera mendapat bantuan.
“Kita harapkan setiap OPD terkait sesegera mungkin memberikan laporan dan kita juga bisa memantau apakah program/kegiatan dalam laporan itu sudah dilaksanakan dengan baik, tepat sasaran, jika ada kendala, bisa kita selesaikan bersama,” ungkapnya.
“Dari hasil rakor tadi, kita temukan ada data dalam laporannya masih sekitar 50-an persen, tapi kenyataannya setelah kita bahas ternyata sudah lebih. Ini yang kita sinkronkan dalam rakor ini,” tambahnya.
Kata Kope, rapat koordinasi ini adalah rapat rutin yang dilakukan, dua sampai tiga kali dalam satu triwulan.
“Karena masa pandemi, kegiatan ini tidak kita laksanakan dalam rapat seperti biasanya, tapi kita lakukan via daring atau Vicon di OPD masing-masing,” ungkap Kope.
Setelah ini pihaknya akan laksanakan rapat lanjutan yang direncanakan pada minggu kedua Oktober nanti. Dalam rakor lanjutan ini, pihaknya juga akan mengundang 11 OPD dan anggota tim lainnya yang masuk dalam program ini.
“Kita merencanakan Bapak Wakil Wali Kota selaku Ketua TKPK akan membuka rakor lanjutan nantinya,” tutup Kope.(Hus/Hz)