Banda Aceh, Diskominfo — Untuk pengembangan jaringan dan aplikasi bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK), Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik kota Banda Aceh, 20 Maret hingga 4 April 2017 melakukan Survey Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tahun 2017 disemua instansi dan lembaga Pemko Banda Aceh.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik kota Banda Aceh, Ir Syukri M.Sc kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (22/3).
Menurutnya, tujuan dilaksanakan survey TIK ke 45 dinas, instansi atau lembaga selama dua mingguan itu untuk identifikasi kondisi jaringan dan aplikasi TIK guna mempercepat e-government di kota Banda Aceh.
Diharapkan TIK yang dikembangkan oleh pemerintah kota Banda Aceh atau yang disebut dengan e-goverment itu dapat membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancangkan pemerintah kota ini dapat berjalan dengan lancar dan memudahkan dalam mengerjakan tugas yang harus dikerjakan.
Selain itu, E-goverment juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.
“Nah, teknologi ini merupakan alat untuk mewujudkan pelayanan bagi warga dan diharapkan dapat memberikan manfaat dan membantu dalam meraih kualitas kehidupan yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin cerdas dan maju,” ujarnya.
Oleh karena itu, survey ini untuk mencapai data yang akurat, makanya diminta kepada pejabat SKPK agar dapat mendampingi dan memberikan informasi yang baik dan akurat kepada petugas survey.
“Nah, oleh karenanya surveyor yang kita tugaskan untuk melakukan survey ini adalah tehnisi yang memang sudah teruji dari Dinas Infokomtik Banda Aceh,” ungkap Syukri.
Sedangkan rekomendasi dari hasil survey tersebut katanya, nantinya dapat dimanfaatkan atau didikan sebagai salah satu referensi dalam pengembangan jaringan dan aplikasi di setiap instansi atau lembaga (SKPK) dimasa yang akan datang.
Sementara surveyor sudah melakukan survey ke sejumlah kantor seperti kantor DP3KB, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), Dinas Pariwisata dan kantor Camat Meuraxa.
“Jadi itu instansi yang sudah kita lakukan survey TIK dalam dua hari terakhir. Sedangkan sisa instansi atau lembaga lainnya akan kita lakukan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Hal yang menarik lainnya yang diungkapkan Kadis Kominfotik Banda Aceh Aceh itu adalah soal bagaimana TIK dapat mendorong stakeholders di bidang komunikasi dan informatika harus selalu dapat bekerjasma mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Kita tidak boleh ego sektoral. Jangan mentang-mentang menjadi regulator di bidang Kominfo. karena keberhasilan pembangunan bidang kominfo dapat dilihat dari manfaat yang dapat diterima oleh berbagai pihak,” katanya. (anwar)