*RPKB Harus Berisi Peta Sumber Daya Lengkap, dari Jumlah Alat Hingga Nomor HP Operator Lapangan
Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Ace m menggelar Pembukaan Uji Publik Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan (RPKB) Kota Banda Aceh di Bapelkes, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, dan dihadiri Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari, beserta unsur Forkopimda, OPD, TNI, Polri, Basarnas, dan instansi terkait.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari, menegaskan bahwa RPKB bukan sekadar dokumen administratif, melainkan dokumen operasional yang harus bisa dipakai saat darurat.
“Dalam dokumen RPKB yang hari ini Bapak Ibu periksa semua, di RPKB itu isinya yang utama, lokasinya dimana? Pak Kapolres punya apa? Punya truk berapa untuk evakuasi masyarakat? Perahu karet ada berapa? Standby-nya dimana? Personelnya, nomor teleponnya siapa berapa?” ujar Abdul Muhari.
Ia mencontohkan, pemetaan harus detail hingga ke setiap instansi. “Dinas PU punya alat berat dimana, tersebarnya dimana? Jumlah berapa? Personel operasionalnya, nomor HP-nya berapa? Pak Basarnas punya perahu berapa? Punya boat berapa? Dimana? Personel operatornya siapa? Supaya nanti pemetaan sumber daya ini yang menjadi lampiran dari dokumen ini, Bapak Ibu tempel di OPD masing-masing,” tegasnya.
Menurutnya, begitu terjadi bencana, Walikota, Sekda, dan Asisten tidak perlu lagi mencari-cari. “Begitu terjadi bencana, Bu Wali, Pak Sekda, Pak Asisten, tinggal lihat ini nomor HP-nya ada nih. Telepon, itu tolong perahu di sana, perahu di sini. Pemetaan sumber daya inilah yang harus ada di dokumen RPKB. Untuk semua jenis bencana,” katanya.
Abdul Muhari menjelaskan perbedaan RPKB dengan RENKON. “Kalau untuk semua pemetaan sumber daya, pemetaan personel, pemetaan apa yang kurang instruksinya itu ada di RPKB. Kalau sudah masuk satu spesifik jenis bencana namanya RENKON. Ini harus dimiliki dan disebarkan nanti di seluruh OPD,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar peserta tidak hanya hadir karena disposisi pimpinan. “Saya harapkan Bapak Ibu yang ada di sini tidak hanya datang karena hanya didisposisi oleh pimpinan. Tolong nanti benar-benar dilihat dokumennya. Pak Dandim, Pak Kapolres, Basarnas, Damkar, coba benar-benar lihat sumber daya yang sudah masuk dalam RPKB itu sudah semuanya atau belum. Contact personnya sudah benar-benar orang yang nanti operasional di lapangan atau belum,” tegasnya.
“Begitu pentingnya dokumen ini, karena kalau kita pada saat kedaruratan itu tidak punya perencanaan, yang akan kita lakukan hanya ngambang. Prinsipnya kita perlu memetakan itu supaya nanti tidak perlu semua sumber daya harus ke satu titik,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, saat membuka acara menyampaikan Pemerintah Kota terus membangun kesiapsiagaan mulai dari sekolah hingga gampong.
“Salah satunya melalui Tagana Masuk Sekolah (TMS) pada 12-14 Oktober 2026 di 12 sekolah, terdiri dari 8 SMP dan 4 SD, yang memberikan edukasi jenis bencana, penyelamatan diri, prosedur evakuasi, dan simulasi,” ujar Illiza.
Di tingkat gampong, penguatan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) juga terus didorong agar masyarakat mampu mengenali risiko, melakukan pencegahan, dan merespons keadaan darurat.
Illiza menegaskan RPKB harus benar-benar menjadi pedoman yang bisa digunakan saat bencana terjadi, bukan hanya dokumen yang selesai disusun lalu disimpan.
“Ketika bencana terjadi, kita tidak boleh lagi sibuk mencari tahu siapa yang harus melakukan apa. Kita harus sudah memiliki pembagian tugas yang jelas,” kata Illiza.
Ia menekankan penanggulangan bencana bukan hanya tugas BPBD, tetapi tanggung jawab bersama pemerintah, TNI, Polri, instansi vertikal, dunia usaha, perguruan tinggi, ormas, relawan, hingga masyarakat.
Illiza juga mengingatkan perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan harus menjadi bagian penting dalam perencanaan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti evakuasi, pengungsian, kesehatan, air bersih, pangan, sanitasi, dan komunikasi.
Ia berharap forum uji publik ini dimanfaatkan untuk memberikan masukan konstruktif agar pembagian tugas dipertegas dan kebutuhan di lapangan terakomodasi, serta RPKB ditindaklanjuti dengan pelatihan, simulasi, penguatan koordinasi, dan evaluasi berkala. (Hus)