Banda Aceh – Dalam upaya memastikan agar setiap kebijakan pembangunan mampu memberikan perlindungan dan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal membuka FGD dan Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gender dan Perubahan Iklim (RAD-GPI) Kota Banda Aceh di Amel Convention Hall, Selasa (8/7/2026).
Kegiatan ini diinisiasi oleh Aceh Climate Change Initiative Universitas Syiah Kuala (ACCI USK) bersama Tim Rencana Aksi Daerah Gender dan Perubahan Iklim (RAD-GPI) Kota Banda Aceh, dengan dukungan Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women).
Kegiatan ini hadir karena keresahan perubahan iklim yang menjadi tantangan pembangunan yang semakin relevan bagi Kota Banda Aceh sebagai wilayah perkotaan pesisir. Risiko banjir, genangan, cuaca ekstrem, abrasi, gangguan layanan dasar, penurunan kualitas lingkungan hingga tekanan terhadap penghidupan masyarakat perlu direspons melalui kebijakan daerah yang inklusif, berbasis bukti, dan responsif gender.
Illiza menyampaikan bahwa Penyusunan RAD-GPI Kota Banda Aceh ditempatkan dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2025–2029, penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG), serta Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
“Keberhasilan RAD-GPI tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen, tetapi dari sejauh mana dokumen tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, program, dan pelayanan publik yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen memperkuat pembangunan yang tangguh iklim, adil bagi perempuan dan laki-laki, ramah terhadap anak dan penyandang disabilitas, serta inklusif bagi seluruh warga.
“Bagi Pemko Banda Aceh, membangun ketahanan iklim harus berjalan seiring dengan perlindungan sosial, kesetaraan dan keadilan. Melalui program prioritas pada perempuan, disabilitas, dan anak untuk lingkungan inklusif, kami ingin memastikan setiap kebijakan pembangunan memberi perlindungan dan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok yang menghadapi kerentanan lebih besar,” tutupnya.
Kegiatan diikuti oleh 145 peserta dari berbagai unsur perwakilan OPD, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas serta mitra pembangunan. (Hus)