Banda Aceh – Rapat Kerja Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Banda Aceh menjadi panggung peringatan serius bagi pemerintah kota terkait tekanan fiskal yang kian menguat. Forum yang berlangsung di Anggun Ballroom Muraya Hotel, Senin (20/4/2026), menegaskan perlunya langkah konkret untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah.
Kegiatan ini dibuka oleh Wali Kota Medan sekaligus Ketua Komwil I APEKSI Rico Tri Putra Bayu Waas dan dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah serta para kepala daerah dari 21 kota di Sumatera. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian pun turut hadir serta menjadi keynote speaker pada kegiatan ini.
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dalam sambutannya menyoroti kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas. Ia menyebut belanja pegawai yang mendekati bahkan melampaui 30 persen APBD menjadi salah satu faktor utama yang menghambat ruang inovasi pemerintah kota.
“Ini bukan lagi isu teknis, tetapi sudah menjadi tantangan strategis yang harus kita jawab bersama,” ujarnya.
Menurut Illiza, tekanan fiskal tersebut semakin kompleks dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik serta kebutuhan percepatan transformasi digital di daerah. Kondisi ini menuntut pemerintah kota untuk lebih adaptif dalam mengelola anggaran dan mencari sumber-sumber pendanaan alternatif.
Senada dengan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi harus mampu menjaga keseimbangan antara belanja rutin dan belanja pembangunan.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam mencari solusi atas keterbatasan fiskal, termasuk berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan.
Raker ini pun menjadi forum strategis untuk merumuskan langkah bersama dalam memperkuat ketahanan fiskal daerah, agar kota tetap mampu menjalankan peran sebagai motor pembangunan nasional di tengah tekanan ekonomi yang terus berkembang. (Zie)