Banda Aceh – Pemerintah KotaBanda Aceh kembali mencatat kinerja keuangan yang membanggakan. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras dan Pengendalian Inflasi pada Senin (20/10/2025), realisasi belanja Pemko Banda Aceh tercatat tertinggi di Provinsi Aceh dan menempati peringkat kedua tertinggi secara nasional untuk tahun anggaran 2025.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh, Alriandi Adiwinata, menjelaskan bahwa capaian tersebut mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kota dalam menjaga efisiensi serta mempercepat penyerapan anggaran di tengah dinamika ekonomi.
“Per 17 Oktober 2025, realisasi belanja Pemko Banda Aceh telah mencapai Rp1,02 triliun atau sekitar 71,02 persen dari total anggaran belanja daerah. Capaian ini tidak hanya tertinggi di Aceh, tetapi juga menjadi bukti komitmen kita terhadap efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Banda Aceh,” ujar Alriandi.
Dari sisi pendapatan daerah, Banda Aceh juga berada di zona hijau dengan realisasi mencapai Rp1,43 triliun atau 76,10 persen dari target tahun 2025. Menurut Alriandi, kinerja tersebut menunjukkan tata kelola keuangan daerah yang sehat, di mana belanja pemerintah tetap sejalan dengan kemampuan fiskal yang berkelanjutan.
“Kinerja pendapatan yang baik menjadi dasar bagi kemampuan belanja daerah yang optimal. Prinsip kami bukan sekadar cepat membelanjakan, tetapi tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Kemendagri juga menyoroti adanya korelasi positif antara percepatan realisasi belanja dan pengendalian inflasi daerah. Pemko Banda Aceh dinilai berhasil menjaga keseimbangan kedua aspek tersebut meningkatkan daya beli masyarakat melalui belanja produktif sekaligus memastikan stabilitas harga bahan pokok.
Capaian ini memperkuat posisi Banda Aceh sebagai salah satu daerah dengan tata kelola fiskal paling efisien di Indonesia. Dengan serapan anggaran yang tinggi, Pemko mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.
Menutup pernyataannya, Alriandi menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas kinerja kolaboratif yang konsisten.
“Kita akan terus menjaga ritme positif ini hingga akhir tahun anggaran. Target kami bukan hanya mempertahankan posisi terbaik, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali menjadi manfaat bagi masyarakat Banda Aceh,” tegasnya
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemko Banda Aceh yang berorientasi pada kinerja, kolaborasi, dan akuntabilitas.
“Alhamdulillah, ini adalah buah dari kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah. Kita ingin memastikan APBK bukan sekadar angka dalam dokumen, tetapi menjadi instrumen nyata untuk mempercepat pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan bagi warga Banda Aceh,” ujar Illiza.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik harus sejalan dengan prinsip transparansi dan keberpihakan kepada masyarakat.
“Kita ingin setiap belanja pemerintah memberi dampak nyata—memperbaiki layanan publik, membuka ruang ekonomi, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat,” ucapnya.
Illiza menambahkan, capaian tersebut menjadi dorongan untuk terus meningkatkan disiplin fiskal dan inovasi dalam perencanaan pembangunan.
“Insyaallah, capaian ini bukan akhir, melainkan motivasi agar kita terus bekerja dengan semangat Banda Aceh Kolaborasi, menghadirkan pemerintahan yang efisien, responsif, dan berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.[]
Sumber: Theacehpost