Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh membuka rapat High Level Meeting (HLM) Program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Banda Aceh Semester I di Auditorium Teuku Umar, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Aceh pada Selasa (22/3/22).
Turut hadir diantaranya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Achris Syarwani, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh Amir Hamzah, Sekdako Amiruddin, Wakalpolres, kepala dinas di lingkungan Kota Banda Aceh serta tim pengendalian Inflasi yang hadir.
Dalam sambutannya, Wali Kota Banda Aceh mengatakan bahwa kegiatan ini dinilai penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga tingkat laju inflasi di Kota Banda Aceh.
“Inflasi dapat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat dan daerah. Bagi masyarakat umum, inflasi menjadi suatu perhatian, karena inflasi berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup dan juga dunia usaha,” kata Aminullah.
Pada Desember 2021 kenaikan inflasi di Kota Banda Aceh tercatat sebesar 0.74% persen dengan Inflasi Tahunan sebesar 2.41%, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107.68 pada November 2021 menjadi 108.48 pada Desember 2021.
“Akan tetapi Inflasi Kota Banda Aceh masih tetap terjaga dan stabil di bawah target Inflasi Nasional yaitu sebesar 3+1% (tiga plus satu) year on year pada Tahun 2021,” jelasnya Ketua TPID Kota Banda Aceh.
Perkembangan harga berbagai komoditas per Januari 2022 secara umum menunjukkan adanya kenaikan inflasi sebesar 1.01% disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya yaitu kelangkaan minyak goreng di pasaran.
Namun pada Bulan Februari 2022 Kota Banda Aceh tercatat Deflasi sebesar 0.34%. 10 (sepuluh) komoditas penyumbang Deflasi daerah pada bulan Februari diantaranya adalah pada komoditas: 1. Ikan Tongkol, 2. Telur Ayam Ras, 3. Daging Ayam Ras 4. Minyak Goreng 5. Ikan Kembung 6. Ikan Rambeu 7. Ikan Dencis 8. Udang Basah 9. Ikan Bandeng 10. Cumi-cumi.
“Pemerintah Kota Banda Aceh sendiri di tahun 2021 lalu telah melakukan banyak hal dalam upaya menjaga stabilitas inflasi daerah diantaranya melalui Kegiatan Pelaksanaan Pasar Murah/Operasi Pasar, Pengawasan Ketersediaan Barang Pokok dan Pemanfaatan Cold Storage,” tambah Aminullah.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Achris Sarwani juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, prospek perkembangan inflasi untuk tahun 2022 diperkirakan akan lebih tinggi dibanding 2021.
“Secara jangka menengah, inflasi Aceh diproyeksikan akan lebih tinggi dengan posisi bias atas dari sasaran inflasi nasional 3%±1%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh perkiraan peningkatan mobilitas masyarakat, penerapan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), serta kenaikan harga komoditas akibat ketidakpastian global,” jelas Sarwani.
Ia juga mengingatkan kepada seluruh TPID Kota Banda Aceh agar melakukan antisipasi.“Peran TPID sangat besar dalam menjaga stabilitas harga bagi masyarakat. Pengendalian Inflasi perlu dilakukan dalam menjaga stok agar tetap tersedia, harga tetap terjangkau, distribusi kepada masyarakat yang lancar, serta mengkomunikasikan kebijakan agar masyarakat tidak belanja berlebihan,” harap Wakil Ketua TPID Kota Banda Aceh. (Hz)