Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal mengikuti wawancara nominasi penghargaan jaminan sosial tentang Penilaian Paritrana Award Provinsi Aceh tahun 2025. Wawancara tersebut dilaksanakan secara zoom meeting bersama tim penilai dari Disnaker Provinsi Aceh dan BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh, Rabu (9/9/2025) dari pendopo.
Paritrana Award merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan perusahaan badan usaha yang memiliki kepedulian (awareness) tinggi, dan citra positif terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dalam presentasi tersebut, Wali Kota Illiza memaparkan profil Kota Banda Aceh secara geografis, dengan populasi penduduk sekitar 265 ribu jiwa yang terdiri atas 132.249 laki-laki dan 133.061 perempuan.
“Banda Aceh menjadi kota tujuan urbanisasi. Setiap tahun, arus penduduk dari kabupaten sekitar terus meningkat, Dari sisi ekonomi, PDRB Banda Aceh meningkat dari Rp. 18,5 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp. 26 triliun pada tahun 2024.Pendapatan per kapita juga meningkat hingga Rp98 juta per tahun,” papar Illiza.
Illiza juga memaparkan kondisi tenaga kerja , di mana struktur ketenagakerjaan di Banda Aceh masih cukup dominan di sektor informal. Banyak warga kita bekerja di UMKM, perdagangan kecil, transportasi, hingga pekerja lepas di gampong.
“Bagi Pemko, setiap pekerja adalah tulang punggung keluarga dan pahlawan pembangunan. Tidak boleh ada satu pun pekerja yang dibiarkan tanpa perlindungan dari kecelakaan kerja, kematian, maupun risiko hari tua. Inilah yang menjadi dasar pijakan kami dalam mendukung penuh program BPJS Ketenagakerjaan,” kata Illiza.
Wali kota juga memaparkan capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Banda Aceh terus menunjukkan tren positif, baik dari kalangan ASN dan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh hampir seluruhnya sudah terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Pemerintah Kota Banda Aceh juga terus mendorong agar dana gampong dialokasikan untuk membiayai iuran pekerja rentan, sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa dijangkau, kami juga bekerja sama dengan dunia usaha. Perusahaan besar maupun UMKM didorong untuk mendaftarkan pekerjanya,”kata Illiza.
Setelah memaparkan capaian coverage ASN maupun non-ASN, Wali Kota Illiza juga memaparkan upaya nyata Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memaksimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan terutama dari aspek regulasi.
“Saat ini Pemko juga sudah menerbitkan tiga Peraturan Wali Kota (Perwal) dan juga membentuk tim khusus yang melakukan monitoring dan inventarisasi badan usaha, menyosialisasikan kepatuhan perusahaan, serta menindaklanjuti perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya,” kata Illiza.
Para panelis yang hadir via zoom meeting adalah Akmil Husein, Helvizar Ibrahim, Putri Bintusy Syathi, Ferry Yanthi Agustina Burhan, sedangkan Wali Kota di dampingi oleh para Asisten dan juga Kepala OPD terkait.(AY)