Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh pada Jumat, 23 Mei 2025.
Penyerahan yang berlangsung di kantor BPK RI Perwakilan Aceh ini juga mencakup LHP keuangan pemerintah daerah dan DPRK tahun 2024 untuk 15 kabupaten/kota lainnya di Aceh.
Khusus untuk Banda Aceh, tahun ini menjadi tonggak penting karena berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-17 kali secara berturut-turut dari BPK RI. Capaian ini menjadi bukti nyata konsistensi pemerintah kota dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, dalam sambutannya mengatakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan merupakan bentuk nyata pengawasan untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola secara bertanggung jawab.
“Hasil pemeriksaan yang kita terima hari ini akan menjadi cermin, sekaligus pijakan untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” katanya, Senin (26/5/2025).
Illiza juga menguraikan berbagai langkah konkret yang telah dilakukan para kepala daerah se-Aceh, seperti pengendalian inflasi melalui pasar murah di Banda Aceh, hingga penguatan layanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, serta pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Kami percaya bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi dari dampak riil yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Wali Kota Illiza turut menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBK. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas Inspektorat dan pengawasan internal guna mencegah potensi penyimpangan.
“Rekomendasi BPK bukanlah semata kritik, melainkan bekal yang berharga untuk memperbaiki sistem yang ada,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Illiza menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Aceh atas dedikasi dan kemitraan selama ini.
“Kami sangat bersyukur atas raihan WTP ke-17 kali berturut-turut ini. Ini adalah kado ulang tahun yang istimewa bagi Kota Banda Aceh dari BPK,” ujar Illiza, merujuk pada peringatan HUT Kota Banda Aceh ke-820.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk menguji kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
Pada kesempatan itu, Andri mengumumkan bahwa 16 kabupaten/kota di Aceh berhasil memperoleh opini WTP. Namun ia juga mengingatkan adanya sejumlah temuan berulang yang harus menjadi perhatian, seperti pemborosan anggaran, penataan aset yang belum tertib, dan perencanaan anggaran yang belum optimal.
“Di dalamnya sudah jelas arahan dan dokumen apa yang harus ditindaklanjuti,” tegas Andri. ©