Banda Aceh – Penjabat Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Banda Aceh Sri Dewi Kurnilawati melakukan pertemuan dengan Bunda PAUD se Kota Banda Aceh di Balai Keurukon, Senin, 24 Oktober 2022.
Turut hadir Kabid PAUD FNF Kota Banda Aceh Sabri TS, Ketua Pokja Bunda Paud, Ibu Wardiati, Para Bunda PAUD Gampong se-Kota Banda Aceh, dan tamu lainnya.
Acara dimulai dengan arahan Kabid PAUD FNV Sabri TS dengan memberikan bimbingan kepada para guru PAUD se Kota Banda Aceh. Sabri mengatakan pada prinsip tata kelola PAUD gampong tidak ada perbedaan.
“PAUD gampong memiliki prinsip yang unik dibandingkan dengan PAUD reguler lainnya. Hal tersebut bisa di pelajari pada buku saku yang memuat pedoman dasar-dasar PAUD yang bisa di download,” ungkapnya.
Disamping itu, dia mengharapkan kepada seluruh Bunda PAUD dan Guru-guru PAUD untuk aktif dan inovatif dalam mengembangkan keterampilan belajar mengajar.
Sementara itu, Penjabat Bunda PAUD Sri Dewi Kurnilawati mengucapkan terima kasih atas kehadiran Para Bunda PAUD Gampong pada kegiatan silaturrahmi hari ini.
“Saya berharap kegiatan hari ini dapat menjadi sarana saling bertukar pikiran sdan ikut membantu Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan daerah, khususnya di bidang PAUD,” ujarnya.
Tidak bisa dipungkiri peran para Bunda PAUD Gampong sekalian sangatlah penting, keberadaan Bunda PAUD dapat memotivasi masyarakat dan pemangku kepentingan.
“Seperti diketahui, bahwa banyak faktor diluar pendidikan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak,” ujarnya.
Kendati demikian, kata Sri, dari sejumlah penelitian menunjukkan, bahwa rentang usia 0-6 tahun adalah “ the golden ages” yaitu merupakan waktu yang tepat dalam membentuk karakter seorang anak
“Salah satu pemangku kepentingan yang dipandang memiliki peran strategis dalam menciptakan layanan PAUD berkualitas adalah bunda PAUD kecamatan dan bunda PAUD gampong,” sebutnya.
Oleh karenanya ia berharap bunda PAUD kecamatan dan Bunda PAUD gampong dapat melibatkan kaum ibu secara aktif.
“Kami berharap para bunda PAUD dapat membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan di wilayahnya masing-masing. Khususnya yang memiliki potensi untuk mengembangkan layanan PAUD.” (CM)