Banda Aceh – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Banda Aceh melakukan Rapat Pembahasan Penyusunan Peta Jalan (RoadMap) Pengendalian Inflasi Daerah 2022-2024 Kota Banda Aceh di Balai Kota, Jumat (04/02/2022).
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh Drs. H. Zainal Arifin, yang diikuti oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Direktur BI Kpw Aceh, Kepala BPS Kota Banda Aceh, Perwakilan Bulog Aceh, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Sekretaris Dinas Perhubungan, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dan Perwakilan Bappeda Kota Banda Aceh.
Sekretaris TPID Kota Banda Aceh yang juga Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah, Nella Vannessa, S.STP, M.Si mengatakan pembahasan penyusunan roadmap pengendalian inflasi ini sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pengendalian inflasi Kota Banda Aceh.
“Roodmap pengendalian inflasi ini sangat diperlukan untuk memastikan kesinambungan, sinkronisasi dan ketetapan program kerja TPID dengan karakteristik daerah, mensinkronisasi program kerja masing-masing dinas yang terkait pengendalian inflasi baik secara jangka menengah atau jangka panjang, memudahkan penyelesaian masalah terkait pengendalian inflasi tingkat Kota secara efektif dan mendorong OPD atau instansi terkait untuk membuat inovasi program,” jelasnya.
Nella mengatakan, sejauh ini roadmap pengendalian inflasi daerah tahun 2022-2024 berdasarkan kesepakatan bersama sudah selesai dalam penyusunannya.
“Roadmap telah disusun dan berdasarkan kesepakatan bersama roadmap pengendalian inflasi daerah tahun 2022-2024 selesai dalam penyusunannya meskipun ada perbaikan narasi sedikit, setelah ini segera dibuat Surat Keputusan untuk ditandatangani oleh Bapak Wali Kota,” kata Nella.
Kata Nella, roadmap pengendalian inflasi tersebut disusun berdasarkan empat K (4K) strategi kunci yang sudah ditentukan oleh pusat yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
“Untuk strategi keterjangkauan harga ada dua program daerah yaitu stabilisasi harga dan mengelola permintaan, strategi ketersediaan pasokan program daerahnya yaitu memperkuat produksi cadangan pangan pemerintahan dan pengelolaan cadangan,” urainya.
Kemudian, strategi kelancaran distribusi program daerahnya ada tiga yaitu penguatan kerjasama antar daerah, pengawasan jalur distribusi produk dan meningkatkan infrastruktur perdagangan. Strategi yang terakhir ialah komunikasi efektif yang program daerahnya ada tiga yaitu memperbaiki kualitas data, peningkatan kapasitas koordinasi pusat dengan daerah dan pengendalian ekspektasi inflasi.(Rid/Hz)