*Aminullah : Kelola Keuangan Negara Harus Informatif Dan Transparan
Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh kembali meraih juara pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 untuk kategori Kabupaten/Kota Informatif. Pengumuman penghargaan yang digelar secara virtual oleh Komisi Informasi Aceh (KIA), dari Meuligoe Gubernur Aceh tersebut turut dihadiri oleh Sekda Kota Banda Aceh Amiruddin, di ruang rapat Sekda, Jumat (3/12/21).
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik ini merupakan agenda tahunan KIA di provinsi Aceh. Ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat sebagai hak asasi warga negara. Hal ini juga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan bahwa terkait keterbukaan informasi publik, Aceh memiliki prestasi yang baik di tingkat nasional. Ia pun menyebutkan sejumlah prestasi yang diraih Aceh, yaitu pada kategori Indeks Keterbukaan Informasi Publik meraih terbaik ketiga.
Kemudian pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat Desa, Kampung Blang Kolak I di Kabupaten Aceh Tengah, sukses meraih posisi terbaik ketiga. Terakhir pada ajang Evaluasi Badan Publik Tingkat Nasional, Aceh meraih kualifikasi Informatif atau terbaik dua untuk kategori Provinsi.
Lebih lanjut, Nova mengapresiasi dan memberi ucapan selamat bagi badan publik di Aceh yang mendapat Anugerah keterbukaan informasi publik di tahun 2021. “Mudah-mudahan momentum ini membuat semangat keterbukaan informasi publik kian meluas di daerah kita, sehingga sistem pemerintahan yang bersih, adil dan melayani dapat kita wujudkan hingga ke tingkat desa.”
Pada kesempatan yang sama, Sekda Kota Banda Aceh melalui Kepala Diskominfotik Fadhil, S.Sos, MM mengatakan bahwa ini sebuah capaian yang luar biasa untuk memotivasi agar lebih baik.
“Ini capaian yang luar biasa. Kita berharap dengan anugerah Keterbukaan Informasi Publik ini bisa menjadikan Kota Banda Aceh menjadi lebih baik dalam penyampaian informasi kepada masyarakat,” harapnya.
Dalam acara penganugerahan tersebut turut hadir beberapa kalangan badan publik yang terdiri dari tujuh kategori seperti pemerintah, BUMN atau BUMA, Partai Politik dan lain sebagainya. (Hz)