Banda Aceh – Dalam rangka menuju Satu Data Indonesia (SDI), Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melakukan Rapat Koordinasi secara virtual dengan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat yaitu Kementrian PPN/Bappenas RI yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Drs. Oktorialdi, MA, Ph.D di Aula Dinas setempat pada Rabu (7/4/2021).
Tujuan rakor ini bahwa Pemko Banda Aceh ingin melakukan upaya bagaimana Kota Banda Aceh lebih cepat untuk bisa mewujudkan amanat dari Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Kepala Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, Fadhil, S. Sos mengatakan bahwa pihaknya ingin bertanya sejauh mana hal-hal yang menyangkut SDI.
“Salah satunya ialah kita sedang memproses lahirnya Perwal tentang SDI. Jika Perwal selesai, langkah selanjutnya ialah bagaimana membangun struktur untuk mekanisme pelaksanaan SDI itu sendiri,” kata Fadhil.
“Dimana dalam Perwal nanti dijelaskan siapa itu wali data, produsen data dan siapa itu pembina data,” sebutnya.
Sebagaimana diketahui, bahwa Diskominfotik dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sebagai produsen data, sementara Bappeda saat ini telah menjadi sebagai koordinator forum data.
“Disini nanti kita tanya bagaimana cara-cara mempermudah untuk bisa mengimplementasi dari setiap peran tersebut,” jelasny Fadhil.
Kata Fadhil bahwa pihak Bappenas mendukung Pemko membangun koordinasi untuk bisa mempercepat lahirnya Perwal, sehingga forum data bisa cepat terbentuk juga mudah untuk mewujudkan SDI khususnya di Kota Banda Aceh.
“Kita tim dari Kota Banda Aceh ini terus membuat langkah kerja dengan tim. Namun kendala kita juga terbatasnya SDM dan anggaran. Bagi kita itu tantangan dan akan kita hadapi dengan kerja keras dan cerdas, terus lakukan koordinasi dan kolaborasi dan tetap semangat dalam keadaan apapun,” tutup Fadhil yang merupakan peraih juara I terbaik diklat PIM II angkatan IX tahun 2018 yang digelar oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara (Puslatbang KHAN) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Aceh ini.(Hus/Hz)