Banda Aceh – Rombongan dari Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan yang dipimpin Wakit Ketua I DPRD Hj Mursidah bersama anggota Komisi II DPRD Tambalong melakukan study banding ke Banda Aceh. Rombongan yang berjumlah 18 orang disambut Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik Dwi Putrasyah bersama sejumlah pejabat jajaran Pemko Banda Aceh di Balaikota, Kamis (28/9/2017).
“Selain untuk bersilaturahmi, kami berkunjung kemari dalam rangka mempelajari bagaimana Banda Aceh menggenjot PAD dari sektor parkir, begitu juga dengan pajak daerah,” ungkap Hj Mursidah saat menyampaikan maksud dan tujuan mereka ke Banda Aceh.
Kata Mursidah, PAD Tabalong seluruhnya berjumlah 137 M dalam setahun, namun PAD dari sektor perparkiran sangat kecil, yakni sekitar Rp . 25 jutaan. Jumlah tersebut masih sangat jauh dari Banda Aceh yang setiap tahunnya mampu menghasilkan hingga Rp. 3,6 M dari sektor parkir.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Tambalong, Aries Heryanto menambahkan, sebenarnya Tambalong memiliki potensi untuk meningkatkan retribusi parkir karena memiliki jumlah kendaraan yang hampir sama jumlahnya dengan Banda Aceh.
“Dengan potensi itu, tentunya kami ingin belajar seperti apa hingga restribusi parkir itu mampu menjadi penyumbang PAD bagi Tambalong,” tambahnya.
Lanjutnya, Banda Aceh dan Tambalong memang memiliki latar belakang yang berbeda, karena Tambalong merupakan daerah yang mengandalkan hasil sumber daya alam (pertambangan), sementara Banda Aceh merupakan kota jasa dan wisata. Pihaknya menyadari bahwa tidak selamanya Tambalong dapat mengandalkan hasil sumber daya alam karena suatu saat pasti akan habis. Karenanya untuk menjadikan Tambalong menjadi daerah yang mandiri, salah-satunya harus mampu menggali potensi daerah dari sektor lainnya.
“Kami juga ingin belajar bagaimana strategi Pemko Banda Aceh dalam menghitung potensi sehingga target setiap tahunnya dapat tercapai,” tambahnya.
Dalam pertemuan ini, pihak Pemko Banda Aceh juga ikut hadir Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, Tarmizi bersama sejumlah pejabat BPK Kota. Hadir juga pihak Dishub Kota Banda Aceh yang ikut menjelaskan bagaimana kondisi parkir di Banda Aceh, baik potensi, target, realisasi hingga kendala yang dihadapi di lapangan.