Banda Aceh – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Banda Aceh bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.
Hal tersebut diungkapkan Afifuddin, S.Kom Kasi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) kota Banda Aceh dihadapan puluhan peserta pelatihan PPID diruang Madani Center, kamis, 27/4/2017.
Menurut Afifuddin, Era keterbukaan menuntut Badan Publik termasuk Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memberikan informasi publik sebagai implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Peserta yang mengikuti pelatihan tersebut diharapkan mampu menjadi operator yang handal dan diwajibkan mengecek setiap informasi yang diajukan oleh masyarakat. “Diwajibkan kepada operator untuk mengecek informasi yang diajukan masyarakat melalui menu yang telah tertera pada website PPID pemerintah Kota Banda Aceh,” ujar Afif.
PPID ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya implementasi Undang – undang keterbukaan informasi publik secara efektif.
Afifuddin dalam paparannya ikut menjelaskan bahwa PPID mempunyai tugas dan wewenang mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu di setiap Unit/Satuan Kerja di bawah Pemerintahan Kota Banda Aceh
“Pelayanan informasi merupakan jasa yang diberikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh kepada masyarakat pengguna informasi,” ungkap Afif.
Pelatihan PPID ini diikuti oleh perwakilan SKPD dilingkungan pemerintah Kota Banda Aceh yang digelar oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh selaku PPID utama. sebelumnya secara berturut turut tahun 2014 dan 2015 PPID Kota Banda Aceh meraih anugerah Keterbukkan Informasi Publik se Aceh yang gelar oleh Komisi Informasi Aceh.